Syarat PPKM, Pemerintah Ubah Strategi Penanganan Pandemi 2 Poin Itu

oleh -269 Dilihat
oleh
MENKO Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah mengubah strategi penanganan pandemi. Perubahan ini dilakukan karena perbedaan karakteristik COVID-19 varian Delta dan Omicron.

“Karakteristik Omicron yang berbeda dengan Delta, strategi penanganan pandemi perlu dilakukan penyesuaian,” kata Luhut dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/1/2022).

Dia mengatakan, pada saat varian Delta merebak, fokus penanganan ialah menekan laju penularan. Saat ini pemerintah fokus pada penekanan rawat inap di rumah sakit (RS) dan tingkat kematian.

Perubahan fokus penanganan itu juga membuat perubahan syarat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Namun dia mengatakan tetap ada 6 indikator sebagaimana standar dari Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Luhut menyebutkan ada 2 indikator yang akan diubah dalam penentuan level PPKM di suatu daerah, yakni indikator rawat inap dan capaian vaksinasi dosis lengkap. Detail soal perubahan indikator PPKM akan dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru.

Indikator Rawat Inap

Luhut menjelaskan soal indikator rawat inap yang kini menjadi syarat penentuan PPKM.

“Tapi lebih memberikan bobot lebih besar pada indikator rawat inap di RS. Langkah ini dilakukan, salah satunya sebagai insentif kepada pemda untuk mendorong pasien tak bergejala atau OTG dan bergejala ringan untuk tidak masuk RS sehingga asesmen levelnya juga berada di kondisi yang cukup baik,” jelasnya.

Luhut mengatakan perubahan ini juga dilakukan untuk menjaga upaya pemulihan ekonomi dengan memastikan kapasitas kesehatan kita tetap dalam kondisi aman.

Dia mengatakan layanan telemedicine juga harus dibuka sebaik-baiknya. Jadi memudahkan masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri di rumah.

Indikator Dosis Vaksinasi

Luhut mengatakan syarat indikator suatu daerah masuk level 1 dan 2 juga diubah. Daerah didorong untuk mempercepat
Vaksinasi lengkap.

“Pemerintah juga mengubah syarat indikator untuk masuk level 1 dan 2, yang tadinya vaksinasi dosis pertama menjadi dosis lengkap untuk mendorong akselerasi vaksinasi dosis 2 di kabupaten/kota yang tertinggal,” katanya.

Dia mengatakan masih ada 22 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis 2 umum di bawah 50%. Selain itu, ada 29 kabupaten/kota yang dosis 2 vaksinasi lansia masih di bawah 40%.

“Ketentuan ini mulai berlaku minggu depan, tetapi kami beri transisi selama 2 minggu untuk kabupaten/kota mencapai target di atas,” ucapnya.

Luhut mengatakan aturan rinci hal ini akan dijelaskan dalam Inmendagri terbaru yang akan keluar hari ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *