DUTA Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani mengatakan pada Kamis (24/3), Indonesia mengundang seluruh negara anggota G20, termasuk Rusia.
Pernyataan itu ia sampaikan di tengah seruan keberatan negara-negara Barat atas rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali mulai Oktober. Acara puncak G20 sendiri rencananya berlangsung pada 16 November.
“Sebagai presidensi, tentunya, dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20,” kata Dian saat jumpa pers secara daring, Kamis (24/3).
Ia mengatakan Indonesia akan tetap mengikuti prinsip-prinsip presidensi yang berlaku. Dengan demikian, seluruh anggota G20, tak terkecuali Rusia, diundang untuk menghadiri forum internasional tersebut.
“Memang kewajiban untuk semua presidensi G20 untuk mengundang semua anggotanya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, Indonesia saat ini sudah mengirimkan undangan kepada seluruh negara anggota. Undangan itu, Dian melanjutkan, telah dikirimkan sejak 22 Februari lalu.
“Kita sudah mengirim tanggal 22 Februari lalu, save the date untuk KTT itu sendiri. 22 Februari sudah dikirimkan dan tentunya dalam undangan working group segalanya itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan Putin berencana menghadiri KTT G20 yang bakal diadakan di Bali pada akhir 2022.
“Tergantung pada situasi, sejauh ini dia [Putin] mau datang ke KTT G20,” kata Vorobieva saat ditanya apakah Putin akan hadir dalam pertemuan G20 pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/3).
Merespons hal itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin pun meminta negara-negara demokrasi menolak kedatangan Putin, jika benar akan menghadiri KTT G20.
Sebab menurutnya, Putin merupakan kriminal kelas internasional dan diktator pembunuh. Sehingga ia tak memiliki hak legal untuk berpartisipasi di setiap forum internasional dalam bentuk apa pun.
“Kehadiran (Putin) di acara internasional mana pun berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Kami menyerukan seluruh negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator Putin yang kejam. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional,” kata Hamianin melalui pernyataan yang dilansir cnnndonesia.com pada Rabu (23/3).
