DIREKTUR Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS mendukung penuh langkah KPK menelusuri aliran dana korupsi Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud.
Fernando mengatakan, masyarakat Indonesia menyambut baik keseriusan KPK membongkar tuntas kasus tersebut.
Menurutnya, kasus tersebut menjadi menarik perhatian publik lantaran ada dugaan dana korupsi mengalir ke Partai Demokrat dan petingginya.
“Dari perkembangan pemeriksaan terhadap saksi, sangat terbuka KPK selanjutnya memanggil AHY sebagai Ketua Umum dan Herman Khaeron sebagai BPOKK (Partai Demokrat, red),” ujar Fernando di lansir GenPI.co, Jumat (1/3).
Fernando mengatakan, KPK melalui jubirnya sudah mengendus dugaan bagi-bagi uang ke partai lambang Mercy itu.
“Jika terbukti ada aliran dana, sebaiknya KPK juga memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” jelasnya.
Pengamat itu mencermati gerak KPK akan makin gesit dalam mengungkap kasus tersebut.
Fernando menduga dalam waktu dekat akan ada tersangka baru dari pengembangan kasus Abdul Gafur.
“Momentum bagi KPK memberikan peringatan bagi para petinggi partai jangan menjadikan partai politik sebagai kuda tunggangan untuk memperkaya diri sendiri,” kata Fernando.
Fernando juga mengingatkan jangan sampai fungsi-fungsi partai politik terabaikan hanya karena petingginya melihat “isi tas”, bukan kapasitas maupun kualitas kader.
