PERWAKILAN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi IX DPR RI terus melakukan kampanye percepatan penurunan stunting di provinsi kepulauan itu.
Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN NTT, Mikhael Yance Galmin saat kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting di Aula Koperasi Solidaritas, yang dihadiri ratusan mahasiswa dan warga Kota Kupang, Minggu (16/10/2022) mengatakan BKKBN sesuai dengan amanat UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki dua tugas yang diberikan negara yaitu melaksanakan pengendalian kualitas penduduk dan pembangunan keluarga.
Yance menjelaskan sesuai sensus penduduk 2020, secara kuantitas penduduk NTT 5,4 Juta. Dari 5,4 juta ini menurut Yance, usia remaja kurang lebih 700 ribu penduduk. Sedangkan tingkat kelahiran di NTT adalah 2,9 anak perwanita usia subur (15-49 tahun). Disegmen umur ada tingkat kelahiran pada wanita usia 15-49 tahun itu di NTT angkanya 20,4.
“Artinya 1000 wanita 15-49 tahun ada 20, 4 yang sudah punya anak. Kalau dikaitkan dengan remaja NTT sekitar 700 orang dan dikaitkan dengan angka 20,4 persen maka sekitar 6000 anak remaja usia 15 yang sudah punya anak,” jelas Yance.
Untuk itu, menurut Yance, segala program pemerintah mengarah pada peningkatan kulitas penduduk seperti kemiskinan, angka usia harapan hidup, tingkat pendidikan, ekonomi dan stunting.
“Karena stunting merupakan ancaman untuk 10-15 tahun kedepan soal kualitas hidup. Salah satu pencegahan stunting adalah kita meningkatkan usia perkawinan pertama terutama pada remaja. Itulah kaitannya dengan program BKKBN dengan kampanye perceptan penrunan stunting ini,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, BKKBN memiliki program GENRE (Generasi Berencana) yang memiliki tagline untuk menghindarkan remaja dari tiga resiko yaitu; pertama, mengajak semua remaja Indonesia untuk jangan dulu nikah dini. Kedua mengajak semua remaja untuk tidak terjebak dalam seks pranikah. Ketiga mengajak semua remaja untuk tidak terlibat dalam NAPZA.
Kata Yance, dari aspek program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), mahasiswa dan orang muda ada dalam dua posisi yaitu sebagai agen perubahan dan kelompok sasaran.
“Yang pertama sebagai agen perubahan yang bisa membantu kami, bisa menjadi mediator kami untuk mengkampanyekan dan melayani masyarakat tetapi juga sebagai sasaran. Karena program bangga kencana pendekatan siklus hidup mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, anak balita, remaja sampai dengn lansia,” jelasnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, dr. Fransisca J.H Ikasasi menjelaskan persolan stunting bukan tentang panjang atau tinggi badan, tapi tentang kualitas otak.
Untuk itu ia berharap agar memperhatikan masa 1.000 hari pertama kehidupan anak. Ia juga mengajak mahasiswa dan anggota masyarakat yang hadir untuk menjadi agen perubahan dalam percepatan penurunan stunting terutama menjadi Kader Inisiasi Masyarakat Perkotaan (IMP).
“Kota Kupang punya lima ribu sekian baduta yang terkonfirmasi stunting. Nah tugas kita bersama mengentas ini stunting. Karena stunting tidak bisa sembuh. Nah kita hanya menunggu proses ini sampe lewat dari baduta kemudian kita lihat lagi sampe dia lulus posyandu. Label itu tetap akan ada, paling hanya bisa dijaga baduta ini jangan drop supaya jangan kurang gizi,” jelas dr. Sisca saat.
Ia juga mengatkan bahwa, bagi ibu hamil, selama sembilan bulan mengandung minimal delapan kali melakukan pemeriksaan di Puskesmas,” kata dia.
dr. Fransisca menambahkan, angka stunting di NTT menduduki peringkat pertama. Mungkin yang ada di kepala kita stunting adalah tubuh pendek. Stunting adalah kodisi yang disebabkan oleh suatu keadaan yang kekurangan gizi dan proses infeksi penyakit secara terus menerus, jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena pada kesempatan itu membeberkan enam Kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ke enam Kabupaten itu di antaranya; Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Alor, Sumba Barat Daya (SBD), Manggari Timur, dan Kabupaten Kupang. Angka stunting paling tinggi adalah Kabupaten TTS yang mencapai 50 persen.
Melki juga mengajak mahasiswa, ibu-ibu Kader dan juga anggota masyarakat lainnya yang berkesempatan menghadiri kegiatan itu agar bersama-sama melawan stunting dengan tidak terjebak pada alkohol, rokok, narkoba, dan seks bebas.
Selain itu, Presiden Jokowi memberi pesan bahwa harus ada kerja sama lintas kementerian, semua kelompok di pusat, di Provinisi dan Kabupaten Kota.
“Hal ini terterah dalam Perpes Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Itu artinya Presiden Jokowi meminta kita semua agar melawan stunting,” ujar Politisi Golkar itu.*
