Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pulih betul saat itu. Mantan Presiden ke-8 Republik Indonesia ini tengah dalam proses pemulihan pascaoperasi kanker prostat yang dideritanya. Di tengah waktu istirahatnya di Saint Mary Mayo Clinic, Amerika Serikat, pada awal Desember 2021, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hadir menjenguknya. Saat itu SBY didampingi putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Terbukalah komunikasi. Ya, akhirnya sampai dengan tim kecil terbentuk yang sekarang itu,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief, saat dijumpaidi daerah Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 3 November lalu.
Pertemuan di Amerika Serikat itu, menurut Andi, menjadi cikal bakal terbentuknya Koalisi Perubahan yang diisi Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelumnya, Partai Demokrat sudah menjalin komunikasi dengan PKS lantaran keduanya sama-sama partai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Sayangnya, perolehan suara di legislatif kedua partai itu belum cukup untuk mencalonkan presiden pada 2024. PKS dan Partai Demokrat hanya mengantongi 8,21 persen dan 7,77 persen kursi. Ini jauh dari ambang batas pencalonan presiden, yang membutuhkan setidaknya 20 persen kursi di DPR RI.
Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Nasdem Tower, Minggu (5/6/2022).
“PKS punya kriteria, NasDem punya kriteria, Demokrat punya kriteria, dan Pak Anies kan juga punya kriteria.”
Masuknya Partai NasDem ke barisan koalisi mengukuhkan ketiga partai untuk mencalonkan presiden dengan tambahan 9,05 persen suara di legislatif. Jika dibulatkan, ketiga partai memiliki setidaknya 25,03 persen kursi di DPR.
Kunjungan AHY dan SBY ke NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada 6 Juni silam pun semakin menguatkan peluang terbentuknya koalisi ini. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi balasan lawatan Surya Paloh ke Amerika Serikat saat menjenguk SBY tahun lalu.
Meski begitu, kata Andi, dalam pertemuan tersebut, belum ada pembahasan nama bakal calon presiden yang diusung oleh kedua partai. Nama bacapres baru muncul setelah kunjungan kedua AHY ke NasDem Tower pada 23 Juni 2022.
“Mereka (NasDem) mengusulkan Anies (mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan). Ya kami sudah satu frekuensilah kalau sama Anies,” jelas Andi.
NasDem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai bacapres pada Senin, 3 Oktober 2022. Surya Paloh mendeklarasikannya di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan keputusan memilih Anies merupakan hasil jajak pendapat 80 dewan pimpinan wilayah NasDem.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional NasDem pada 15-17 Juni lalu, kata Willy, Anies mendapat suara dari 31 DPW NasDem. Unggul jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa dengan masing-masing 25 dan 15 suara.
“Jadi ini bukan suatu hal yang ujug-ujug. Ini sesuatu yang sudah dibikin sesuai dengan time line,” terang Willy saat dihubungi pekan lalu.
Dinamika Internal Koalisi
Pascadeklarasi yang dilakukan Partai NasDem, pertemuan intensif ketiga partai pun berlangsung seminggu sekali. Ada tim kecil yang diutus untuk terus mengkomunikasikan soal platform, strategi pemenangan, dan rencana pembangunan ekonomi ke depan. Urusan bakal calon wakil presiden juga dibahas dalam tim kecil ini.
Dalam sebuah jamuan makan siang di rumah Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pembahasan terkait empat hal penting itu turut disinggung. Menu makanan dan minuman khas Jawa disediakan Anies. Ada nasi timbel, gudeg, empal gentong, hingga wedang jahe. Perwakilan ketiga partai turut hadir, termasuk Willy, juru bicara PKS Muhammad Kholid, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman, dan beberapa petinggi DPP partai lainnya.
Anies Baswedan saat berkunjung ke Kantor DPP Partai Nasdem, Senin (17/10/2022).
Seorang pejabat PKS menuturkan pertemuan saat itu berlangsung santai. AHY datang pada sesi akhir pertemuan. Ia tidak ikut dalam diskusi. AHY hanya menyampaikan salam dan melempar senyum kepada para petinggi partai lain, termasuk ke Anies, sembari melambaikan tangan dari dalam mobil.
Pertemuan itu, kata sumber ini, belum sampai pada kata sepakat terkait beberapa hal. Masih ada dinamika di tubuh koalisi, termasuk soal urusan bakal cawapres dan waktu deklarasi. Masing-masing partai punya pandangan berbeda terkait dua hal ini.
“PKS punya kriteria, NasDem punya kriteria, Demokrat punya kriteria, dan Pak Anies kan juga punya kriteria,” bebernya di lansir dari sumber detikX.
Dinamika internal inilah yang membuat waktu deklarasi Koalisi Perubahan belum diumumkan sampai sekarang. Partai NasDem berharap deklarasi koalisi dapat dilaksanakan pada 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Namun PKS dan Partai Demokrat beranggapan tanggal tersebut masih terlalu dini.
Baik PKS maupun Partai Demokrat menganggap masih banyak pekerjaan rumah koalisi sebelum akhirnya mengumumkan deklarasi. Salah satu yang paling krusial adalah penentuan nama bakal cawapres pendamping Anies.
Dalam hal ini, NasDem sudah sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Anies. Meski begitu, mereka juga mengusulkan satu nama dari luar koalisi, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sedangkan PKS mengajukan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Demokrat mengusulkan nama AHY.
Dua pejabat tinggi di Partai Demokrat dan PKS mengatakan pilihan nama bakal cawapres ini nanti pada akhirnya juga akan ditentukan oleh Anies sebagai jalan tengah meski sekarang upaya pendekatan calon-calon pasangan dari kedua partai masih tetap dilakukan oleh kedua partai. Itu terbukti dari kunjungan Anies ke DPP PKS di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sepekan setelah pertemuan di Lebak Bulus.
Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian mengatakan Anies datang ke DPP PKS untuk berbincang dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Aher. Dalam pertemuan itu, Ahmad Syaikhu sempat menyampaikan kriteria cawapres yang cocok untuk Anies.
Pipin bilang ada kecocokan kriteria yang disampaikan Syaikhu dengan kriteria cawapres yang disampaikan Anies. Kriteria itu antara lain orang yang bisa menguatkan posisi capres, paham soal pemerintahan, dan bisa berkomunikasi dengan birokrat untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
“Oleh karena itu, perlu orang yang punya rekam jejak baik, makanya beliau (Syaikhu) menyampaikan Kang Aher adalah sosok yang tepat,” katanya
Terlepas dari adanya dinamika internal itu, deklarasi Koalisi Perubahan juga rupanya mendapat hambatan dari luar. Seorang petinggi PKS menyebut Ahmad Syaikhu sempat ditemui orang yang mengaku utusan pemerintah pada Oktober lalu. Utusan ini datang untuk menawarkan dua posisi menteri kepada PKS.
Tawaran posisi menteri kepada PKS ini pun dibenarkan oleh Pipin Sopian. Pipin menuturkan tawaran itu datang akhir Oktober lalu. Namun Pipin tidak tahu pasti tawaran itu datang untuk kursi menteri apa. Dia juga tidak yakin betul bahwa orang yang datang itu merupakan utusan dari Istana Negara.
“Awalnya kan kami kira ini kabar burung, tapi ternyata beneran ada. Tapi kalau itu benar utusannya, ya kami jelaskan bahwa kami menolak,” tegas Pipin.
Adanya kabar ini sempat membuat Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mencak-mencak. Menurut Willy, iming-iming kursi menteri kepada PKS ini merupakan upaya picik untuk menggoyang kesolidan koalisi. Narasi seperti ini, kata Willy, membuat perpolitikan Indonesia bakal dicap kotor dan gelap.
Mereka yang menawarkan posisi menteri kepada PKS dianggap Willy sebagai orang-orang yang buta mata, hati, dan telinga. Willy lantas mempertanyakan mengapa tawaran kursi menteri ini justru datang setelah adanya komitmen membentuk Koalisi Perubahan.
“Ibarat mau berbuka, ini sudah azan Asar, sebentar lagi Magrib. Terus mereka ditawarin seperti itu? Dan mereka statement, ini narasi yang benar-benar picik,” jelas Willy.
Selain tawaran menteri untuk PKS, Koalisi Perubahan juga masih digoyang dengan adanya penyelidikan dugaan kasus korupsi Formula E. Kasus ini menyeret nama Anies Baswedan sebagai orang yang disebut paling bertanggung jawab atas kemungkinan adanya kerugian negara.
Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan belum jelasnya akhir penyelidikan kasus Formula E ini menjadi salah satu pertimbangan yang membuat deklarasi Koalisi Perubahan terhambat. Partai Demokrat khawatir KPK bakal memutuskan Anies sebagai tersangka seusai deklarasi bakal capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan.
“Bukan ragu sama Anies, tapi ragu sama KPK-nya ini lo,” kata Andi.
Karena itu, Andi mengaku Partai Demokrat sudah menjalin komunikasi dengan Anies terkait persoalan tersebut. Demokrat meminta Anies proaktif menggunakan hak tanyanya ke KPK untuk memperjelas statusnya. Hak tanya ini, kata Andi, juga pernah digunakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat Pilkada 2016. Waktu itu, Ahok sempat dirundung masalah korupsi di RS Sumber Waras.
“Jadi kami buat Pak Anies ini klir dulu,” pungkasnya.
