KUPANG – Ketua KPU Provinsi NTT, Yosafat Koli menyambut kedatangan Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR) NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) Pemilu 2024 ke KPU NTT, didampingi Sekertaris Golkar, Inche Sayuna, Jonas Salean berserta jajarannya.
“Hari ini, Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Partai Golkar yang ke 7 dari Partai yang telah mendaftarkan, baru saja selesai bersama dengan KPUD NTT, kabupaten/kota, secara serentak di seluruh NTT,” ujar saat konferensi pers.
Ia juga menyampaikan, Golkar NTT telah menetapkan target kursi yakni 20 persen dari jumlah kursi yang ada, sehingga untuk DPRD Provinsi dengan jumlah 65 kursi maka Golkar optimis mendapatkan 13 kursi.
“Jadi kami ingin agar seluruh tingkatan itu mencapai target 20 persen dari total kursi yang ada, hal ini sejalan dengan target nasional,” tandasnya.
Dirinya optimis menang karena semua calon legislatif yang direkrut oleh Partai Golkar NTT selama lebih dari setahun telah melalui mekanisme partai dan juga hasil survey poltracking serta kinerja yang dinilai satu persatu oleh partai.
“Dari total 200-an di DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, hari ini kami daftarkan 100 persen dengan yang lain masih cadangan kita,” ujarnya.
Terkait sistem pemilu yang masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi, Ia mengatakan bahwa pihaknya tetap menunggu hasil keputusan dari gugatan sebagian warga negara tersebut.
“Bagi kami partai Golkar kami berharap agar sistem pemilunya tetap terbuka sehingga betul-betul sebanyak mungkin masyarakat bisa menentukan pilihannya langsung kepada figur,” ujarnya.
Hal lain tentang keterwakilan pencalonan caleg perempuan dengan aturan perubahan KPU tersebut.
“Kami dari Partai Golkar dengan keterwakilan perempuan dalam pencalekan lebih dari cukup 30 persen tapi kemudian ada perubahan Peraturan KPU (PKPU) oleh KPU tentang keterwakilan caleg perempuan menjadi “kurang dari 30%., tentu partai Golkar NTT siap menyesuaikan caleg perempuan sesuai keputusan DPP Partai Golkar,” paparnya.
Keputusan keterwakilan perempuan dalam pencalekan masih dibahas sampai hari ini.
Sementara itu seluruh fraksi Komisi II DPR RI tentang aturan keterwakilan perempuan kurang dari 30% adalah hak KPU mengeluarkan PKPU nya, ucap Melki.
Dalam waktu dekat akan ada pertemuan pembahasan tentang aturan keterwakilan caleg perempuan bersama pemerintah, Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu dan DKPP.
Dan kemudian apabila ada perubahan kembali aturan lama, Laka Lena menegaskan partai Golkar NTT lebih dari cukup cadangan caleg perempuan, tutupnya.
