KUPANG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memberi penjelasan tentang perubahan atau reposisi pengurus Golkar NTT, salah satunya Sekretaris Inche Sayuna, dan sejumlah pengurus lain, adalah semata untuk menghadapi Pilkada tahun 2024 ini.
Melkiades Laka Lena mengungkapkan reposisi pengurus partai telah disahkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor: Skep-649/DPP/GOLKAR/III/2024. SK dari DPP Partai Golkar itu menyebut Ince kini menjabat Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan. Sementara, jabatan Sekretaris kini diemban oleh Welhelmintjes Libby Sinlaeloe.
“Reposisi keempat yang kami lalui melalui suatu evaluasi berjalan sesuai mekanisme rapat. Ini hal yang biasa saja menurut kami karena berjalan sesuai dengan proses yang normal. Dan Ini hanya untuk mengubah formasi menuju Pilkada, tapi semua tetap melalu sebuah proses dan mekanisme” kata Melki kepada wartawan DPD I Golkar NTT, Jumat (22/3/2024).
“Saya menikmati proses ini dalam pembelajaran bersama bagi internal partai dan SK reposisi tersebut sudah ditandatangani ketum DPP. Yang sebelumnya sudah melalui pengecekan prosedur,” sambungnya.
Saya sudah konsultasi ke DPP juga biasa-biasa saja. Ya saya jalankan tanpa ada tendensi apa-apa,” kata Melki.
Karena itu, tegas Melki, agar isue ini tidak lagi bergulir semakin liar, maka bersama jajaran meminta agar polemik ini sebaiknya diakhiri. Sebab perubahan kepengurusan di internal Partai Golkar NTT sudah sesuai aturan.
Hari ini saya sampaikan cukup sampai di sini. Kalau masih tetap, mungkin ada sanksi yang lebih ekstrim. Partai Golkar terbuka terhadap kritik. Partai Golkar milik semua orang, juga milik seluruh masyarakat NTT untuk menyampaikan pendapat demi perbaikan ke depan,” tandasnya.
Melki juga menegaskan akan menghadapi laporan Ince Sayuna ke Mahkamah Partai dan Dewan Etik DPP Partai Golkar.
“Proses ini akan saya lalui. DPP Partai Golkar juga sudah mengetahui persoalan ini, dan tentunya ini semua untuk bisa menjadikan persoalan ini menjadi terang,” ucap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.
Selain itu, ada sejumlah pengurus di DPD II pun diganti. Semata untuk penyegaran kepengurusan.
