KUPANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memberikan teguran keras kepada kader yang tidak mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT nomor urut 2, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma (Melki-Johni). Sanksi tersebut berlaku untuk kader di tingkat DPD maupun DPC yang tidak mematuhi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat NTT, Frans Kape, kepada wartawan di Kupang pada Senin, 30 September 2024. “Kami akan memberikan teguran keras kepada kader yang tidak tegak lurus dengan SK DPP terkait dukungan penuh kepada pasangan Melki-Johni,” ujar Frans.
DPD Partai Demokrat NTT saat ini telah membuka Posko Pengaduan. Posko ini bertujuan untuk menerima laporan dari masyarakat terkait kader atau pengurus Partai Demokrat NTT yang tidak loyal terhadap keputusan partai, khususnya terkait dukungan terhadap pasangan calon Melki-Johni.
Menurut Frans Kape, yang juga mantan Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) NTT, istilah “tegak lurus” di sini merujuk pada perilaku politik dan ucapan yang selaras dengan keputusan partai. “Tegak lurus berarti kader tidak boleh mengkampanyekan pasangan lain, apalagi sampai memviralkan konten yang mendiskreditkan pasangan calon partai sendiri,” tegas Frans.
Ia menambahkan, “Ada juga ucapan-ucapan melalui grup WhatsApp yang menonjolkan aksi politik pasangan lain, yang justru membuat bingung publik dan memunculkan tuduhan bahwa kader Demokrat memiliki loyalitas ganda.”
Penalti atau teguran keras yang akan diberikan kepada kader yang melanggar bisa berupa Surat Peringatan 1 hingga 3. Jika tidak diindahkan, maka partai akan mengeluarkan surat pemberhentian dari keanggotaan sebagai kader, bahkan bisa diusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) jika kader tersebut menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
“Ini adalah bentuk disiplin untuk mendidik kader Demokrat agar mematuhi keputusan partai. Pilihan politik boleh berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan itu diekspresikan melalui perilaku dan ucapan yang merugikan partai sendiri,” jelas Frans.
Menurutnya, disiplin partai adalah kunci, terutama dalam menghadapi Pilkada 2024. “Pilihan politik berbeda itu wajar, tetapi loyalitas terhadap keputusan partai adalah harga mati. Karena itu, setiap kader harus bertindak sesuai dengan kode etik Partai Demokrat,” tutup Frans dengan tegas.
