KUPANG, – Ketua Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat NTT, Frans Kape menepis isu yang dimainkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur lain Relasi atau hubunggan Pemerintah Pusat dan Daerah tidak menjadi Penting. Apalagi dianggap tidak kreatif oleh pendukung Paslon Cagub NTT tertentu terhadap Paslon Cagub 02.
Menurut Frans Kape, hubunggan dimaksud harus dipahami sebagai menifestasi dari NKRI, rumah besar atau payung besar yang melindunggi 280 juta rakyat Indonesia, atau sebagai rumah besar yang di dalamnya terdiri dari 38 Provinsi dan 500- an Kabupaten /Kota dan seterusnya se – Indonesia, yg di Pimpin Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota.
“Kedudukan Gubernur dan Bupati/ Wali Kota dalam Konteks ini disebut sebagai Perpanjanggan Tanggan Pemerintah Pusat di Daerah. Sampai disini cukup Jelas karena Rakyat di Plosok NTT sudah paham tentang NKRI,” kata Frans Kape kepada wartawan di Kupang, Rabu(23/11).
Menurutnya Hubunggan Pusat dan Daerah dalam Konteks NKRI terjadi karena Roh NKRI adanya di Kata Kesatuan. Dengan demikian, hubunggan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Provinsi, Kabupaten/ Kota ) adalah Satu Kesatuan Utuh dan secara Geopolitik tidak dapat dipisahkan secara Politis. Hubunggan Politis dimaksud ditata atau disusunan berdasarkan Hirackis Kepemerintahan yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah.
Selain itu, dalam hubungan Pemerintah pusat dan daerah, dipahami sebagai hubunggan yg bersifat programatis. Hal ini dapat dibaca pada Dokumen Perencanaan Pembanggunan Nasional dan Daerah yang diimplementasi atau dilaksanakan bertahap ( Rencana Jangka Pendek, Menegah dan Panjang ).
Oleh karena Hubunggan Pembanggunan Nasional dan Daerah dimaksud bersifat Programatis, maka Program Pemerintah Pusat dan Daerah dipahami sebagai satu Kesatuan Mata Rantai Pembanggunan Nasional yg tak terpisahkan serta Berkelanjutan.
Alasan Prabowo Dorong Melki-Johni
Menurut Frans Kape ada beberapa alasan Prabowo mendorong Melki calon Gubernur NTT.
1. Presiden Prabowo dalam kepemimpinanya tentu mengharapkan calon Gubernur NTT Tahun 2024 harus berada dalam Satu Tarikan Nafas yg Sama. Artinya calon Gubernur NTT adalah Orang yg Tepat ( Berkwalitas dan Berintegritas ), memiliki Komitmen yang kuat membanggunan NTT.
2. Melki Johni memiliki Visi dan Misi yg memenuhi harapan rakyat NTT. Diketahui, bahwa NTT adalah Provinsi yg sangat Lemah diantara Provinsi lainya di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan Rasio PAD Provinsi NTT dengan Dana Transfer Daerah atau 13 persen Berbanding 87 persen. Hal ini menunjukan Tingkat Ketergantunggan Rakyat NTT terhadap Pemerintah Pusat sangat Tinggi.
3. Melki Laka Lena adalah tipikal pekerja keras atau executor tangguh, komunikatif, adabtif, memberi solusi.
4.Tipikal pemimpin seperti Melki Laka Lena ideal untuk memimpin masayarakat NTT yang sampai dengan saat ini diakui sedang berupaya berjuang membebaskan diri dari jeratan kemiskinan dan Keterbelakanggan.
5. Tipikal pemimpin pekerja keras dan executor tangguh seperti Melki serta didukung penuh oleh pemerintah pusat diyakini akselerasi pembanghunan di NTT akan berjalan cepat dan tepat, serta terukur mencapai tujuan Kesejahtraan Masyarakat NTT ke depan.
“Setidaknya alasan dan masalah Provinsi NTT sebagaimana 5 point diatas adalah dasar pertimbanggan Prabowo mengingginkan Melki dan Johni menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2024,”kata Frans Kape.
Bahwa akibat Logis dari Pilihan Prabowo dan koalisi partai penggusung dan pendukung di NTT, membuat Melki Johmi tanpa menunggu hasil perhitunggan suara Pilgub 27 Nov 2024, langsung Gass full dan hasilnya diluar dugaan . Kredit macet petani dan nelayan di NTT sejak 1998 di hapus.
Dan pada anggaran 2025 – 2026, NTT mendapat bantuan Dana 8 T untuk perbaikan GIZI BURUK.
“Perjuanggan Melki Johni perlu diapresiasi karena belum resmi menjadi Gubernur dan wakil gubernur sudah menghasilkan, hal nyata apa lagi kalau jadi, so …pasti nyata dobel dobel. Jika ada Pendukung Paslon lain mengatakan Paslon no 2, bergantung kepada Pemerintah Pusat dan tidak kreatif, pertanyaan baliknya ; berdasarkan uraian di atas tunjukan Melki Johni tidak kreatifnya dimana, dan dalam koteks pembanggunan nasional kata Bergantung itu tidak pas, karena kata yang ada adalah Kata Sinergitas,,” ungkapnya.//Hermen
