KUPANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTT menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Golkar NTT pada Jumat (20/12/2024, Mengusung tema ‘Mengembalikan Dekorasi Pancasila dalam Pemilihan Kepala Daerah”. kegiatan ini juga turut menyertakan Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Ketua Golkar NTT, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan juga Gubernur terpilih NTT.
Kegiatan acara ini menjadi yang pertama dilakukan Golkar di Indonesia. Dalam FGD ini dibahas beberapa hal penting terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
FGD tersebut dihadirkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, perwakilan partai politik, LSM, jurnalis, hingga mantan anggota KPU NTT.
Dengan berbagai isu wacana berkembang tentang kost Pilkada cukup tinggi, yang dilakukan di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga, kata Presiden Prabowo Subianto, anggaran, yang besar itu bisa dialokasikan untuk kepentingan lain seperti memperhatikan makan anak-anak, membangun irigasi, dan perbaikan sekolah.
Mengenai wacana tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Melkiades Laka Lena menyampaikan pidatonya dengan mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang terpilih saat ini adalah pelaku dan korban. Karena itu, perlu kita evaluasi sistem yang ada, termasuk mempertimbangkan kembali pemilu tertutup. Ini bukan hal baru, kita sudah pernah menerapkannya setelah reformasi,” kata Melki.
Melki menjelaskan bahwa gagasan ini berpedoman pada sila keempat Pancasila. Menurutnya, sistem saat ini telah memicu berbagai persoalan, termasuk proses pemilu yang dinilai “brutal” oleh banyak pihak.
Dalam diskusi, Melki mengajak peserta untuk belajar dari berbagai sistem demokrasi, seperti pemilihan Sekretaris Jenderal PBB atau model pemilihan internal organisasi Muhammadiyah yang dimulai dari bawah hingga ke tingkat pusat.
“Diskusikan dulu soal pilkada, baru kita masuk ke tema pileg dan pilpres. Kita perlu mencari format yang paling pas, khususnya untuk Pilkada dan Pileg di NTT, dengan tetap berpedoman pada sila keempat,” tambahnya.
Sebagai inisiator diskusi, Golkar NTT berharap hasil dari FGD ini dapat menjadi bahan pertimbangan publik di NTT maupun tingkat nasional. Tema yang diangkat tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi upaya serius untuk mengevaluasi sistem demokrasi di Indonesia.
“Ini adalah langkah awal. Hasil diskusi ini akan kami sampaikan ke masyarakat luas, baik di NTT maupun di tingkat nasional,” ujar Melki menutup acara.
Diskusi ini menjadi momentum penting bagi Golkar NTT untuk mendorong wacana perbaikan sistem demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila.***
